rakyatmu.id – Pernahkah kamu mendengar tentang sistem pemerintahan parlementer? Kalau kamu tertarik dengan politik atau cara suatu negara diatur, pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah ini. Di banyak negara, sistem pemerintahan parlementer dipilih karena dianggap lebih efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, tidak semua orang paham dengan detail bagaimana sistem ini bekerja. Yuk, kita bahas secara santai dan jelas tentang sistem pemerintahan parlementer, bagaimana cara kerjanya, serta kenapa banyak negara memilih sistem ini.
Baca Juga: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Indonesia
Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?
Pada dasarnya, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana eksekutif atau pemerintahan (perdana menteri dan kabinet) memiliki hubungan erat dengan legislatif atau parlemen. Jadi, dalam sistem ini, legislatif memiliki peran yang besar dalam menentukan jalannya pemerintahan. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan terpisah dari legislatif.
Sistem ini banyak digunakan di negara-negara seperti Inggris, Jepang, Kanada, dan India. Dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri yang memimpin kabinet berasal dari parlemen, dan pemerintah harus memiliki dukungan mayoritas di parlemen agar bisa berfungsi dengan baik.
Baca Juga: Analisis Elektabilitas Partai Politik dalam Pemilu Indonesia
Karakteristik Utama Sistem Pemerintahan Parlementer
Di sistem pemerintahan parlementer, ada beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu kamu ketahui:
Hubungan yang Erat Antara Eksekutif dan Legislatif
Salah satu ciri khas utama dari sistem pemerintahan parlementer adalah hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Perdana menteri dan kabinet biasanya berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu atau yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, kabinet harus selalu mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk tetap bisa berfungsi. Kalau pemerintah kehilangan dukungan ini, bisa saja terjadi pemungutan suara untuk mengganti perdana menteri atau bahkan membubarkan parlemen.
Perdana Menteri Sebagai Pemimpin Eksekutif
Di dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan, sementara kepala negara biasanya dipegang oleh seorang raja atau presiden (tergantung negara). Perdana menteri adalah pemimpin yang memimpin kebijakan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan eksekutif. Biasanya, perdana menteri juga dipilih dari partai politik yang mayoritas di parlemen.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
Sebagai sistem yang diterapkan di banyak negara, tentu ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan parlementer. Beberapa kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut:
-
Lebih Responsif Terhadap Perubahan Politik
Karena hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, sistem pemerintahan parlementer cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan politik. Ketika ada perubahan pendapat publik atau pergeseran dukungan di parlemen, perubahan pemerintahan bisa terjadi dengan cepat tanpa perlu menunggu waktu lama seperti di sistem presidensial. -
Lebih Efisien dalam Pembentukan Kebijakan
Dengan adanya mayoritas yang mendukung kabinet di parlemen, proses pembuatan kebijakan bisa berjalan lebih efisien karena tidak ada banyak hambatan dari legislatif. Ini menguntungkan dalam hal implementasi program-program pemerintah.
Namun, di sisi lain, ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan:
-
Ketidakstabilan Politik
Karena kabinet bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen, bisa saja terjadi ketidakstabilan politik jika dukungan ini hilang. Ketika partai atau koalisi di parlemen tidak lagi solid, sering kali terjadi pemilu dini atau pergantian pemerintah yang dapat mengganggu stabilitas negara. -
Pengaruh Partai yang Terlalu Kuat
Kadang-kadang, sistem pemerintahan parlementer bisa membuat partai politik terlalu mendominasi kebijakan pemerintahan. Jika sebuah partai memiliki mayoritas besar, mereka bisa mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan keinginan partai tersebut, yang terkadang bisa mengabaikan suara-suara dari partai atau kelompok lainnya.
Bagaimana Sistem Pemerintahan Parlementer Bekerja?
Agar kamu semakin paham, mari kita lihat bagaimana sistem pemerintahan parlementer bekerja dalam praktiknya. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting:
Pemilu dan Pembentukan Parlemen
Di awal, sebuah negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer biasanya akan mengadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan pemilu ini, namun umumnya, partai politik yang memenangkan pemilu akan mendapatkan tempat di parlemen.
Pemilihan Perdana Menteri
Setelah pemilu, partai yang memiliki mayoritas di parlemen akan mengusulkan calon perdana menteri mereka. Perdana menteri ini kemudian akan diangkat dan diberikan kewenangan untuk membentuk kabinet. Biasanya, kabinet terdiri dari anggota parlemen yang juga berasal dari partai yang mendukung perdana menteri.
Tanggung Jawab Kabinet terhadap Parlemen
Setelah kabinet terbentuk, mereka harus menjalankan kebijakan pemerintahan dengan melibatkan parlemen. Jika parlemen tidak lagi memberikan dukungan terhadap kabinet, bisa terjadi pemungutan suara yang disebut vote of no confidence (mosi tidak percaya), yang dapat memaksa kabinet untuk mundur atau bahkan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru.
Hubungan Antara Kepala Negara dan Pemerintah
Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara seringkali memiliki peran simbolis. Misalnya, di Inggris, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara, namun kekuasaannya terbatas, dan perdana menteri yang sebenarnya memimpin pemerintahan. Kepala negara hanya bertugas untuk menunjuk perdana menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen, namun keputusan-keputusan eksekutif lebih banyak diambil oleh perdana menteri dan kabinet.
Negara-Negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer
Banyak negara di dunia yang memilih sistem pemerintahan parlementer. Negara-negara ini termasuk Inggris, Kanada, India, Jepang, dan Australia. Setiap negara mungkin memiliki variasi dalam penerapan sistem ini, namun prinsip dasar tentang hubungan erat antara eksekutif dan legislatif tetap berlaku. Beberapa negara ini juga memiliki sistem monarki konstitusional di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang memiliki peran terbatas, sementara perdana menteri yang memegang kekuasaan eksekutif.
Inggris
Inggris adalah salah satu contoh klasik dari negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Di sini, perdana menteri adalah pemimpin pemerintahan sehari-hari, sementara Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang hanya berfungsi secara simbolis. Pemilu di Inggris dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen, dan partai yang mendapatkan mayoritas kursi di parlemen akan mengusulkan perdana menteri mereka.
Kanada
Di Kanada, sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kanada memiliki sistem monarki konstitusional, di mana Ratu Elizabeth II adalah kepala negara, namun dia diwakili oleh Gubernur Jenderal. Pemilu di Kanada dilakukan untuk memilih anggota parlemen, dan pemerintah dibentuk berdasarkan mayoritas yang ada di parlemen.
India
India, sebagai negara terbesar dengan sistem parlementer, memiliki struktur yang mirip dengan Inggris. Perdana menteri adalah pemimpin eksekutif, dan presiden adalah kepala negara dengan peran simbolis. India menggunakan sistem pemerintahan parlementer untuk memastikan adanya check and balance antara eksekutif dan legislatif.